Perjalanan Ikhwan dan Militer

Perjuangan bangsa Mesir untuk mendapatkan kehidupan demokrasi merupakan perjuangan panjang yang melelahkan. Setelah ribuan tahun dipimpin oleh raja dan presiden yang diktator sampai pada akhirnya mereka bisa memilih presiden mereka sendiri. Presiden pertama dari kalangan sipil yang terpilih secara sah menurut undang-undang dan aturan negara demokrasi. Dialah Dr. Muhammad Mursi.
Namun akhirnya perjuangan tersebut harus diulang kembali dari nol. Itu artinya Mesir berjalan mundur dan mencoba mengulangi dari langkah pertama. Langkah yang sama ketika mereka membangun negara demokrasi pasca runtuhnya rezim Mubarak.

Tahun 2012-2013 adalah ujian yang sangat berat bagi Mesir menuju negara berdaulat dari masa kelam menuju masa depan gilang gemilang. Masa kehidupan demokrasi yang bebas dari tekanan militer dan intervensi asing.

Cerita berawal tahun 2012, seolah Mesir kembali dari titik ‘nol untuk memulai masa transisi demokrasi yang dipimpin langsung oleh Marsekal HuseinThantawi, Pimpinan Dewan Militer (SCAF) waktu itu. Sebagai penyelenggara negara SCAF pun melaksanakan tugasnya. Setelah SCAF sukses menggelar pesta demokrasi pemilu Majelis Shaab dan Majelis Syura.

Selanjutnya rakyat Mesir menuntut agar segera diadakan pemilihan presiden dan menuntut Dewan Militer yang dipimpin oleh Husein Thantawi agar segera mengalihkan kekuasaannya kepada pemerintahan sipil paling lambat 30 Juni 2012. SCAF pada waktu itu satu-satunya pemegang amanat rakyat yang legal secara konstitusional dan representasi ‘presiden” setelah lengsernya Mubarak. Seluruh kekuasaan di tangan Dewan Militer selama presiden Mesir baru belum terpilih. Pemilihan yang akan diadakan melalui pemilu yang bersih, transparan dan adil.

Kini nampaknya kejadian sebelum Presiden Mursi diangkat kembali terulang. Seperti yang terjadi ketika SCAF mengambil alih kekuasaan negara setelah melengserkan presiden Mubarak atas tuntutan rakyat. Tidak heran jika SCAF memegang peranan yang sangat penting dalam eskalasi politik Mesir. Karena seperti yang kita ketahui, dari segi kuantitas militer Mesir saat ini menduduki peringkat ke-7 di dunia dan terbesar di Afrika. Sehingga kekuatan ini dianggap mampu memegang kunci perubahan politik Mesir saat ini.

Awal Kemarahan Militer
Kemarahan SCAF terlihat jelas ketika DPR menunjuk Komisi Hukum dan Perundang-undangan yang diketuai oleh Consellor Mahmud Khudhari. Ia membuat rancangan UU “Isolasi Politik” secara marathon dan hasilnya, RUU ini ditetapkan menjadi UU yang harus dilaksanakan.

UU “Isolasi Politik” ini harus dilaksanakan oleh lembaga peradilan tertinggi di Mesir. Hal ini membuat sisa rezim Mubarak semakin geram. UU Isolasi Politik ini berisi tentang larangan bagi status quo -khususnya para petinggi dan pimpinan Partai Demokrat (NDP) dan orang-orang yang berafiliasi dengan Partai Demokrat tidak dibolehkan kembali memimpin Mesir, termasuk menduduki posisi Presiden, Wakil Presiden, Perdana Menteri, Menteri, Gubernur, dll selama 10 tahun, terhitung sejak 11 Februari 2011. Adapun ‘otak’ dari ide isolasi politik ini adalah mayoritas anggota Majelis Shaab (DPR) yang pada waktu itu didominasi oleh fraksi Islamis termasuk anggota FJP dan Ikhwan.

Kondisi pada masa transisi di bawah pimpinan Marsekal Thantawi tidak jauh berbeda dengan kudeta militer Rabu malam (3/7). Sebetulnya sejak lengsernya Mubarak, SCAF masih tidak rela untuk menyerahkan kekuasaan ke sipil. Karena akan berdampak ‘todak baik’ pada beberapa kepentingan.

Bagaimana Dengan Ikhwanul Muslimin?

Jika melihat bagaimana sikap Jamaah Ikhwanul Muslimin terhadap militer, pasca revolusi 25 Januari 2011 tidak pernah terbersit oleh mereka untuk ‘berseteru’ dengan Dewan Militer. Justru IM sangat menghormati posisi militer sebagai penanggung jawab stabilitas keamanan negara. Karena seperti yang dijanjikan, militer akan membawa masa transisi ini dengan damai dan menyerahkan kekuasaan kepada sipil.

Tapi IM mulai jengkel ketika SCAF terlihat ‘bermain-main’ dengan mengulur-ulur pelaksanaan pemilu. Terlihat marah ketika SCAF tiba-tiba ‘mengkudeta’ presiden’ yang namanya masih ada di bilik-bilik suara. Tanthawi mengeluarkan Dekrit Penyempurna yang membatasi kewenangan presiden dan pengambil kebijakan tertinggi itu adalah militer. Artinya presiden hanya sebagai formalitas, siapa pun nanti yang akan menjadi presiden baik Mursi atau Syafik. IM dan kubu revolusi menolak. Hingga Mursi beberapa bulan kemudian membatalkan dekrit ini sekaligus mencopot Marsekal Thantawi dan beberapa pejabat militer lainnya.

Setelah Mursi dinyatakan menang, militer memang menyerahkan tapi hanya selama waktu 1 tahun. Apakah ke depan militer akan mengembalikannya kepada sipil tanpa intervensi sedikit pun? Hal itu masih menjadi teka-teki.

Pengamat mengemukakan bahwa selama 1 tahun pemerintahan Mursi belum bisa ‘menguasai’ militer dan kepolisian yang merupakan simbol kekuatan negara. Oleh karena itu, melihat kondisi yang telah melanda mereka, sepertinya masa-masa ‘bulan madu’ IM dan militer telah sirna karena mereka merasa dizhalimi. Ke depan Ikhwanul Muslimin akan terus melakukan aksi-aksi sejuta massa untuk ‘menghukum’ dewan militer.

Ada kesan kurang bersahabat yang ditunjukkan militer kepada Ikhwanul Muslimin. Sinyal tersebut dapat dilihat dari pernyataan SCAF melalui As-Sisi yang dengan terang-terangan memberikan pesan khusus kepada Ikhwanul Muslimin dan pendukungnya bahwa militer adalah milik rakyat, bukan milik jamaah atau kelompok tertentu. Padahal Ikhwanul Muslimin dan pendukung juga merupakan bagian dari rakyat Mesir.

Ada analisa yang menyebutkan bahwa kudeta ini merupakan aksi balasan SCAF setelah Mursi mencopot Marsekal Husein Thantawi dan Letjen Samih Annan. SCAF tidak rela ini terulang lagi.

Berikut adalah jejak rekam perjalanan Ikhwanul Muslimin dan Militer selama 490 hari sejak 15 Februari 2011 hingga 27 April 2012. Jejak rekam ini dimulai ketika SCAF dipimpin oleh Marsekal Husein Thantawi, menjelang pilpres 2012 di Mesir.

15 Februari 2011: Dewan Militer (SCAF) membentuk Komisi Amandemen Konstitusi, merekrut tokoh konstitusi dari Ikhwanul Muslimin dan kelompok Islamis
27 Mei 2011: Ikhwanul Muslimin memboikot aksi demo sejuta massa “Revolusi Jilid II” karena dinilai aksi ini “melawan” Dewan Militer
20 November 2011: Ikhwanul Muslimin mengecam insiden Musthafa Mahmud yang terjadi 6 hari sebelum hari H pemilu legislatif sebagai upaya menggagalkan pemilu
29 Juli 2011: Jumat sejuta massa yang dipimpin Ikhwanul Muslimin dan kekuatan islam mulai menekan Dewan Militer
20 Maret 2012: Hasil referendum amandemen konstitusi keluar dan memuaskan pihak Ikhwanul Muslimin dan kelompok Islam
18 November 2011: Aksi sejuta umat menolak Konstitusi “Silmy” dan melengserkan Dewan Militer
19 Maret 2012: Parlemen Mesir mulai memutuskan Mursi tidak percaya kepada pemerintah dan kabinet Ganzoury, namun Militer membela Ganzoury
20-27 April 2012: Ikhwanul Muslimin terus melakukan aksi demo sejuta massa menolak pencalonan Umar Sulaiman (status quo) dan ingin melengserkan militer

Militer dan Mursi; ‘Kudeta dan Kudeta Balasan’

Menjelang pemilu putaran 2 selesai dan desa-desus kemenangan Mursi makin kuat, Militer keluarkan Dekrit Penyempurna. ‘Kudeta Politik’ pertama yang membatasi wewenang presiden. Ikhwanul Muslimin geram.
12 Agustus 2012, giliran Mursi kudeta miiter. Mursi batalkan dekrit penyempurna dan mencopot beberapa petinggi militer; Thantawi digantikan oleh As-Sisi dan Samy Anan digantikan oleh Shidqi Subhi.
Sejak awal terpilihnya Mursi, pihak oposisi yang dipimpin oleh Front Penyelamat Nasional (NSF) tidak ingin SCAF berada di bawah kendali Maktab Irsyad (Ikhwanul Muslimin) dan kelompok Islamis
Pernyataan As-Sisi dalam Konpres 1 Juli itu sama sekali tidak ada koordinasi dengan Mursi. Dari sinilah mulai pembangkangan militer itu
Namun skenario yang tidak bisa dielakkan juga adalah akan terjadi kudeta perwira menengah militer yang pro Mursi terhadap As-Sisi
Bahkan setelah kudeta ini, beberapa propinsi siap melepaskan diri dari Mesir. Ini peringatan pertama dari rakyat sipil
Setelah penangkapan para qiyadah (pimpinan) Ikhwanul Muslimin dan presiden FJP, entah skenario apalagi yang akan terjadi. Bisa jadi Ikhwanul Muslimin dan FJP akan dibubarkan paksa, atau akan ada kudeta balasan.

Pos ini dipublikasikan di Tak Berkategori. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s