Fobia Kaum Sekuleris Terhadap “Islam Politik”

“Islam politik” seringkali digunakan untuk merujuk satu pergerakan Islam yang berorientasi politik. Gerakan “Islam politik” menunjukkan eksistensi yang kian menguat pasca runtuhnya Khilafah Usmaniyah tahun 1924. Jauh sebelumnya, dasar-dasar pemikiran “Islam politik” telah dicanangkan oleh Syaikh Jamaluddin Al-Afghani lewat upayanya membangkitkan gerakan solidaritas sesama Muslim dalam melawan imperialisme Barat. Menilik lembaran historis dari masa ke masa, “Islam politik” mengalami berbagai perubahan corak seiring dengan dinamika sosial politik di dunia Islam.

1. “Islam politik” sebagai landasan melawan imperialisme dan kolonialisme Barat

Gerakan “Islam politik” dalam pengertian ini merupakan realita tak terbantahkan yang berkembang di awal abad XX. Bisa dibilang, ini merupakan gerakan “Islam politik” tahap awal yang oleh kalangan orientalis Barat disebut sebagai gerakan Pan Islamisme.

2. “Islam politik” sebagai landasan memperjuangkan tegaknya Khilafah

Gerakan “Islam politik” dalam pengertian ini merupakan reaksi atas runtuhnya Khilafah Usmaniyah akibat makar Gerakan Turki Muda di bawah pimpinan Mustafa kemal Attaturk. Institusi Khilafah yang semula memayungi segala bentuk perjuangan negeri-negeri Muslim melawan kolonialisme dan imperialisme Barat akhirnya tumbang yang berakibat pada makin tercerai-berainya persatuan umat Islam. Untuk menegakkan kembali institusi Khilafah, berdirilah sejumlah organisasi pergerakan berskala internasional, baik yang secara tegas mencantumkan tegaknya Khilafah sebagai tujuan seperti Hizbut Tahrir, maupun yang tidak mencantumkan secara tegas tapi mendukung sepenuhnya segala upaya penegakan Khilafah seperti Ikhwanul Muslimin.

3. “Islam Politik” sebagai landasan memperjuangkan tegaknya hukum Islam di berbagai negeri Muslim

Setelah sejumlah daya upaya untuk mengembalikan tegaknya Khilafah Islamiyah tak juga membuahkan hasil, gerakan “Islam politik” pun bermetamorfosis dari gerakan internasional menjadi gerakan nasional yang menyebar di berbagai negeri Muslim dengan tujuan untuk memperjuangkan Islam sebagai dasar negara. Di Indonesia gerakan “Islam politik” model ini salah satunya tercermin dalam kiprah Partai Masyumi di era Orde Lama yang secara tegas memperjuangkan Islam sebagai dasar negara Republik Indonesia.

4. “Islam Politik” sebagai kekuatan penyeimbang di parlemen

“Islam politik” dengan corak demikian terlihat jelas pada kiprah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) selama rezim Orde Baru dan Partai Keadilan (PK) dalam kurun waktu 1999-2004. Dalam konteks sebagai kekuatan penyeimbang di parlemen, “Islam politik” berperan meng-counter atau setidaknya memberikan perlawanan terhadap segala bentuk perundang-undangan dan peraturan produk legislator yang bertentangan dengan nilai-nilai islami.

5. “Islam politik” sebagai landasan internal partai belaka

Fenomena “Islam politik” dengan corak tersebut agaknya menjadi yang paling dominan berkembang di ranah politik nasional belakangan ini. Hal itu tampak jelas manakala kita menyaksikan, betapa partai-partai politik berideologi Islam seakan berlomba menjadi partai inklusif. PKS misalnya, dalam kongres Bali 2008 telah secara gamblang menegaskan bahwa partai bulan sabit kembar tersebut telah menjadi partai terbuka. Dengan demkian, mulai saat itu ideologi “Islam harakiyyin” hanya berlaku di kalangan kader PKS semata, sementara dalam kiprahnya di parlemen PKS lebih memprioritaskan manuver-manuver politik berorientasi pragmatis sebagaimana partai lain. Menarik untuk dicermati, perjalanan panjang historis “Islam politik” di tanah air nyatanya menunjukkan kecenderungan terjadinya degradasi idealisme dari waktu ke waktu.

Namun demikian, fakta degradasi idealisme “Islam politik” tetap saja dipandang oleh kalangan sekuler sebagai ancaman serius bagi harmonisasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Apapun bentuknya, bagi kalangan sekuler, eksistensi “Islam politik” meski sebatas label belaka tetaplah dipandang sebagai candu yang harus dimusnahkan. Dalam kasus PKS, kaum sekuleris tetap menaruh kecurigaan tinggi bahwa pluralisasi dan liberalisasi yang menjadi tren di kalangan elite ‘partai dakwah’ hanyalah sekadar taktik meraih simpati, sehingga manakala mereka berkuasa maka akan kembalilah kepada ‘watak aslinya’. Sungguh aneh tatkala kaum sekuleris tersebut mengabaikan fakta adanya resistensi keras dari sejumlah tokoh kharismatik pendiri PK terhadap degradasi idealisme di kalangan elite PKS saat ini, sampai-sampai mereka memilih hengkang dari kancah politik.

Lantas apa yang menyebabkan kaum sekuleris begitu alergi dan fobia terhadap “Islam politik”? Bila kita tarik benang merah sejarah ke belakang, akan tampak jelaslah bahwa awal mula munculnya paham sekulerisme merupakan bentuk perlawanan terhadap kekuasaan gereja yang menjerumuskan Eropa ke dalam abad kegelapan. Kolaborasi antara kaum agamawan dengan kaum bangsawan di abad pertengahan telah melahirkan satu tatanan pemerintahan yang korup, otoriter, dan menindas rakyat. Kelaliman raja memperoleh legitimasi dari gereja, sebaliknya penindasan gereja kepada para ilmuwan yang teori ilmiahnya dianggap merongrong kewibawaan kaum agamawan mendapat perlindungan raja. Dari sinilah timbul Reformasi Gereja yang berbuntut pada tumbangnya kekuasaan gereja serta munculnya aliran Protestan. Dan untuk membatasi wewenang gereja agar tidak lagi turut campur dalam pemerintahan, lahirlah paham sekulerisme yang memisahkan peran agama dari urusan negara. Dengan kata lain, “Hukum Tuhan hanya berhak menguasai ruang privasi, tidak untuk ruang public.”

Celakanya, sekulerisme yang dianggap sebagai pembebas Eropa dari cengkeraman diktatorisme gereja justru diadopsi ke dunia Islam, yang sama sekali tidak memiliki trauma sejarah terhadap negara agama. Sebaliknya, Islam sebagai sistem multidimensi dalam segala bidang justru mampu membebaskan bangsa Arab dari kultur jahiliyah yang tak beradab hingga bertransformasi menjadi pusat peradaban dunia. Islam yang tidak terpisahkan antara ranah individual dan sosial telah tertera dalam tinta sejarah, sebagai penyulut kebangkitan Andalusia menjadi kiblat ilmu pengetahuan dan sains di abad pertengahan yang turut pula memantik meletupnya renaissance di Eropa. Di tanah air pun Islam merupakan faktor pemersatu dan penggerak sepirit perjuangan melawan pemerintah kolonial. Islam di Nusantara juga berperan sebagai simbol perlawanan terhadap kungkungan feodalisme yang menempatkan manusia dalam beragam tingkatan kelas dan kasta.

Dari sinilah tampak jelas bahwa fobia kalangan sekuleris terhadap “Islam politik” di tanah air adalah sesuatu yang tidak beralasan. Sebab beda dengan di Eropa, di mana campur tangan agama dalam pemerintahan lewat kekuasaan para “wakil Tuhan” berakibat pada keterbelakangan tatanan sosial serta kemunduran perkembangan sains dan pengetahuan, maka di dunia Islam, adanya satu kesatuan agama dan negara justru merupakan faktor utama pendukung kemajuan umat Islam dalam segala bidang. Fobia kaum sekuleris terhadap segala yang berbau “Islam politik” dapat dipahami bilamana penganut sekulerisme di tanah air telah menjelma menjadi penganut liberalisme dan hedonisme, sehingga dalam jiwa mereka akan senantiasa tertanam ketakutan bahwa dengan tegaknya Islam dalam ranah politik sama artinya dengan terbelenggunya syahwat “berfikir dan berekspresi sebebas-bebasnya ala mereka”. Sejatinya ketika fakta sejarah membuktikan, tegaknya daulah islamiyah dalam artian sebenarnya justru tidak berasal dari pergerakan “Islam politik” maka dapat disimpulkan, fobia akut kalangan sekuleris di atas di samping mengada-ada juga salah kaprah.

Tak kalah penting, satu bahan renungan bagi mereka yang menahbiskan diri sebagai bagian dari “Islam politik” bahwa sesungguhnya bentuk pemerintahan suatu negara merupakan cermin bagi model keberagamaan warga negaranya. Republik “Syi’ah” Iran misalnya, merupakan gambaran nyata dari model keberagamaan rakyat Iran yang mayoritas menganut aliran Syi’ah yang kental dengan akulturasi budaya Persia. Kerajaan Saudi Arabia yang menegakkan hukum Islam di berbagai bidang kehidupan berdasar pemahaman Islam yang murni mencerminkan model ke-Islam-an mayoritas rakyatnya yang begitu erat menggenggam ideologi “wahabisme”. Begitu pula dengan NKRI yang mendasarkan kehidupan berbangsanya pada falsafah Pancasila pun hakikatnya mencerminkan model keberagamaan umat Muslimnya yang cenderung berpaham “Islam cultural”. Terbentuknya satu nation dengan perangkat ideologinya pun tidaklah timbul secara tiba-tiba. Ia terbentuk melalui proses panjang berliku, melewati berbagai rentang zaman.

Berkaca dari sejarah, tegaknya satu kekuasaan berdasarkan hukum Islam hanya dapat dicapai melalui dakwah dari level terbawah, mulai dari pembentukan individu-individu Muslim yang kaffah, keluarga-keluarga Muslim yang kaffah, masyarat Muslim yang kaffah hingga akhirnya terbentuklah satu kekuasaan berlandaskan nilai-nilai Islam sebagaimana dicitakan. Dan sekali lagi, semua itu butuh proses panjang sebagaimana Islamisasi Nusantara pun butuh waktu 8 abad, dihitung dari abad ke-7 Masehi ketika kali pertama terbentuk koloni-koloni Arab di Pesisir timur Sumatera hingga akhir abad ke-15 ketika berdiri Kerajaan Demak sebagai pertanda berakhirnya era Hindu-Buddha di tanah air. Dengan demikian, pemanfaatan demokrasi berikut segenap perangkatnya sebagai sarana menegakkan politik Islam dapat dipandang sebagai sikap ketergesa-gesaan yang senantiasa berujung pada kegagalan. Wallahua’lam.

Pos ini dipublikasikan di Tak Berkategori. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s